• BahwaPengertianPraperadilansebagaimanadimaksud pada Pasal  1 angka 10  UU No. 8  Tahun 1981  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP)  menyatakan  :

“PraperadilanadalahwewenangPengadilan Negeri untukmemeriksa dan memutusmenurutcara yang diaturdalamUndangUndangini”  tentang  ;

1. Sah atautidaknyasuatupenangkapan dan ataupenahananataspermintaantersangkaataukeluarganyaataupihak lain atas`kuasatersangka.
2. Sah tidaknyapenghentianpenyidikanataupenghentianpenuntutanataspermintaan demi tegaknyahukum dan keadilan.
3. Permintaangantikerugianataurehabilitasi oleh tersangkaataukeluarganyaataupihak lain ataskuasanya yang perkaranyatidakdiajukankePengadilan.

• Bahwadaripengertiantersebutdiatas,  obyekpraperadilan di Indonesia dipertegaskembalidalamPasal  77  KUHAP  yang menyatakan :

1. Sah atautidaknyapenangkapan, penahanan, penghentianpenyidikanataupenghentianpenuntutan.
2. Ganti kerugianataurehabilitasibagiseorang yang perkarapidananyadihentikan pada tingkatpenyidikanataupenuntutan;

BahwrumusanPasal 77  KUHAP  tersebuttelahmengalamiperluasanmaknasetelahadanyaPutusanMahkamahKonstitusiNomor : 21/PUU- XII/2014 tanggal 28 April  2015,