1. Menerima dan mengadbulkan Permohonan Praperadilan dari PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan status tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon I dan TERMOHON II terhadap PARA PEMOHON adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berdasar hukum serta melanggar hukum dan Hak Asasi Manusia serta Asas Praduga tak bersalah, oleh karenanya PARA PEMOHON harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum
3. Menyatakan tidak sah segala rangkaian tindakan dan/ atau penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh TERMOHON I dan TERMOHON II terhadap diri PEMOHON dengan berdasar pada Dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/132.a/XI/2016/Ditreskrimum, tanggal 9 November 2016;
4. Memerintahkan TERMOHON I dan TERMOHON II untuk segera membebaskan PEMOHON dari tahanan demi hukum;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex auquo et bono).