1.  DASAR HUKUM PERMOHONAN  PRAPERADILAN

• Bahwa Pengertian Praperadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal  1  angka 10  UU No. 8  Tahun 1981  tentang  Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP)  menyatakan  :

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini”  tentang  ;

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan  tersangka  atau keluarganya  atau  pihak lain atas` kuasa tersangka.
2. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

• Bahwa dari pengertian tersebut diatas,  obyek praperadilan di Indonesia dipertegas kembali dalam Pasal  77  KUHAP  yang menyatakan :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;