1. DASAR HUKUM PERMOHONAN;
   1. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 selanjutnya disebut KUHAP, pada BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (15) menyebutkan “ Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban, atas tindakan Penyidik dalam melakukan penyelidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini ”
   2. Bahwa selanjutnya diatur dalam KUHAP pasal 158 menyebutkan “ Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini mengenai, a. sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa, b. sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan, c. permintaan Ganti Rugi dan/ atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap Penyidikan atau Penuntutan, d. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, e.penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan, f, penangguhan pembantaran Penahanan” Jo pasal 163 ayat (3) huruf e menyebutkan “dalam hal penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan adalah sah dan Tersangka tidak ditahan, dalam putusan dicantumkan Rehabilitasinya” dan ayat (4) menyebutkan “ Ganti Rugi dapat diajukan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158”;
   3. Bahwa ketentuan KUHAP pasal 173 ayat (1) menerangkan “ Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berhak menuntut Ganti Rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan ” ayat (2) menerangkan “ Tuntutan Ganti Rugi oleh Tersangka atau ahli warisnya atas Penangkapan atau Penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan Undang-

Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputus di sidang Praperadilan ” dan ayat (3) menerangkan “ Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang Mengadili perkara yang bersangkutan ” selanjutnya KUHAP pasal 174 ayat (1) menyebutkan “ Putusan pemberian Ganti Rugi berbentuk penetapan ” dan pasal 175 ayat (5) menyebutkan “ ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran ganti rugi diatur dalam Peraturan Pemerintah ”;

1. Bahwa ketentuan KUHAP pasal 176 ayat (4) menyebutkan “ Permintaan rehabilitasi oleh Tersangka atas Penangkapan atau Penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan dan perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh Hakim Praperadilan ” dan pasal 177 ayat

(1) menyebutkan “ Pendanaan Rehabilitasi bersumber dari dana abadi untuk pembayaran Ganti Rugi, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ” dan ayat (2) menyebutkan “ ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 diatur dalam Peraturan Pemerintah ”

1. Bahwa ketentuan KUHAP pasal 362 menyebutkan “Pada saat Undang- Undang ini mulai berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku” oleh sebab itu Permohonan pemohon A quo menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP terbaru);
2. Bahwa selanjutnya diatur dalam KUHAP pasal 365 menyebutkan “pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang- undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini)” oleh karena peraturan pelaksanaan KUHAP Tahun 2025 ini belum ditetapkan, maka dalam pelaksanaannya KUHAP Tahun 2025 ini masih mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;